Sudah menjadi rahasia umum bahwa penerapan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi kontroversial di kalangan publik. Berbagai kalangan, baik masyarakat umum, buruh, aktivis, dan lain-lain telah berbicara tentang dampak-dampak buruk dari UU ini, terutama bagi pekerja dan buruh.
Masyarakat Bertanya-tanya: Apa yang Salah dengan UU Cipta Kerja?
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 memperkirakan bahwa pada tahun 2020, sekitar 2,9 juta orang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi. Dengan jatuhnya ekonomi, beberapa solusi diberikan oleh pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini, salah satunya dengan menerapkan UU Cipta Kerja.
Tetapi, masyarakat bertanya-tanya, apa kaitannya UU Cipta Kerja dengan penyelesaian masalah pengangguran akibat pandemi? Faktanya, UU Cipta Kerja malah justru memudahkan pengusaha untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Padahal, dalam keadaan normal, para pekerja dapat dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Namun, dalam praktiknya, UU Cipta Kerja justru menghilangkan perlindungan tersebut.
Buruh Memprotes UU Cipta Kerja
Buruh Memprotes UU Cipta KerjaTidak hanya masyarakat umum yang merasa risau dengan UU Cipta Kerja, tetapi juga para buruh. Saat ini, aksi protes dan mogok kerja sedang marak di beberapa wilayah di Indonesia. Sudah pasti para buruh merasa bahwa UU Cipta Kerja akan sangat merugikan mereka. UU ini memudahkan pihak pengusaha untuk melakukan PHK tanpa ampun. Hal ini akan berakibat pada banyaknya pekerja yang kehilangan mata pencarian mereka. Belum lagi, UU Cipta Kerja juga memperbolehkan pengusaha untuk mengurangi upah karyawannya hingga 50 persen.
Haruskah UU Cipta Kerja Dibatalkan?
Buruh Menolak UU Cipta KerjaTentunya, masyarakat tidak ingin sebuah undang-undang yang merugikan para pekerja dan buruh justru diterapkan. Belum lagi, dampak dari UU Cipta Kerja juga bisa membuat kesenjangan sosial semakin besar. Sebab, pengurangan upah karyawan dapat membuat para karyawan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar. Selain itu, penghapusan sistem pengupahan sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten) juga menyebabkan karyawan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Karenanya, seruan untuk membatalkan UU Cipta Kerja semakin kencang terdengar. Banyak kalangan yang menganggap UU ini tidak akan memberikan solusi bagi masalah pengangguran, tetapi justru menciptakan masalah baru. Bahkan, sebagian besar fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menilai bahwa UU Cipta Kerja perlu direvisi atau dibatalkan.
Kesimpulan
Penerapan UU Cipta Kerja dalam mengatasi masalah ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 ternyata menjadi ironi tersendiri. Sebab, UU ini justru menciptakan masalah baru, yaitu kebijakan yang merugikan para pekerja dan buruh. Pemutusan hubungan kerja dan penghapusan sistem pengupahan yang layak adalah dampak buruk dari UU Cipta Kerja yang harus segera dicatat oleh pemerintah. Di sisi lain, masyarakat dan para buruh dapat memberikan penolakan melalui berbagai aksi protes dan mogok kerja. Semoga suara mereka didengar dan UU Cipta Kerja bisa direvisi atau bahkan dibatalkan agar tidak lebih merugikan lagi banyak pihak.
If you are looking for UU Nomor 2 Tahun 2020 Digugat ke MK you’ve visit to the right page. We have 35 Images about UU Nomor 2 Tahun 2020 Digugat ke MK like UNBOXING UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA - Klikhukum.id, BREAKING NEWS Omnibus Law Resmi Berlaku, Namanya UU Nomor 11 Tahun 2020 and also Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa. Here it is:
UU Nomor 2 Tahun 2020 Digugat Ke MK
UU Nomor 2 Tahun 2020 Digugat ke MKmediaindonesia.comnomor digugat uu irfan mohamad
Rapat Dengan DPR RI, Mendagri Jelaskan Rancangan Undang-Undang Tentang
Rapat Dengan DPR RI, Mendagri Jelaskan Rancangan Undang-Undang tentangwww.infobumi.com
mendagri perppu nomor rapat undang penetapan bekerja fokus berkurang walau mengeluh infobumi jelaskan rancangan jatimexplore
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( PENJELASAN )
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( PENJELASAN )www.slideshare.net
penjelasan nomor tahun
UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG
UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANGainamulyana.blogspot.comuu nomor perpres perundang undangan pembentukan peraturan
Undang-Undang Cipta Kerjakompaspedia.kompas.idundang kerja cipta dokumen tahun nomor kecil
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah danvisimediapustaka.comUU Nomor 7 Tahun 2017 ( PENJELASAN )
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( PENJELASAN )www.slideshare.net
nomor penjelasan uu
Nomor Tahun Pribadi & Peruntungan Anda 2020 - Nawabali.id
Nomor Tahun Pribadi & Peruntungan Anda 2020 - Nawabali.idnawabali.idperuntungan pribadi nomor
MediaIlmuPengetahuan.Com_Media Pendididikan Dan Ilmu Pengetahuan
MediaIlmuPengetahuan.Com_Media Pendididikan dan Ilmu Pengetahuanwww.mediailmupengetahuan.com
nomor perpu bahaya keadaan darurat perang militer sipil tingkatan
Permasalahan Proses Legislasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Permasalahan Proses Legislasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptapshk.or.idcipta nomor legislasi permasalahan proses pshk
BEKASIMEDIA.COM
BEKASIMEDIA.COMbekasimedia.comkesalahan tahun bekasimedia kembali nomor terungkap undang
PP Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Undang-undang UU Cipta Kerja PDF
PP Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang UU Cipta Kerja PDFberitaedukasi.netUU Nomor 9 Tahun 2020 : Penerimaan Pajak Tahun 2021 Turun 30%
UU Nomor 9 Tahun 2020 : Penerimaan Pajak Tahun 2021 Turun 30%bengkulu.garudacitizen.comnomor penerimaan bengkulu turun pajak
BREAKING NEWS Omnibus Law Resmi Berlaku, Namanya UU Nomor 11 Tahun 2020
BREAKING NEWS Omnibus Law Resmi Berlaku, Namanya UU Nomor 11 Tahun 2020wartakota.tribunnews.compresiden jokowi berlaku omnibus cipta namanya nomor resmi kesempatan kreativitas inovasi maju karena setpres biro pers widodo
UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020
UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020perludem.orgnomor undang pilkada pandemi penetapan pemilihan perpu kepala pemerintah peraturan perludem
Tentang Jalan Msyuk Syurga - Home
Tentang jalan msyuk syurga - Homewww.facebook.com
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasakompaspedia.kompas.idnomor tahun presiden peraturan pengadaan pemerintah jasa dokumen
Uu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah - Berbagai Tahun
Uu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah - Berbagai Tahunberbagaitahun.blogspot.comdaerah nomor pemerintahan pemda peraturan
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( PENJELASAN )
UU Nomor 7 Tahun 2017 ( PENJELASAN )www.slideshare.net
penjelasan nomor uu
Tentang jalan msyuk syurga. Permasalahan proses legislasi uu nomor 11 tahun 2020 tentang cipta. Presiden jokowi berlaku omnibus cipta namanya nomor resmi kesempatan kreativitas inovasi maju karena setpres biro pers widodo
